Hal ini didorong atas kurang kreatif dan kurang serius menyelesaikan berbagai permasalahan infra struktur di beberapa kecamatan yang banyak didiami masyarakat Suku Karo seperti di Kecamatan Tanah Pinem, Tigalingga dan Gunung Sitember.
Mereka mengambil kesimpulan, perencanaan. dan penggunaan anggaran yang ada di APBD masih belum tepat menempatkan prioritas yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat terutama masyarakat petani di tiga kecamatan di atas.
Hal lain yang mereka sayangkan, belum mereka dengar setiap dinas memiliki bank data masalah sesuai dengan tugas pokok fungsinya, apalagi kalau data ranking atau prioritas penanganan masalah yang terukur.
Kekesalan PMS Dairi juga karena masih ada muncul alasan pembenaran bahwa anggaran daerah terbatas, padahal banyak daerah yang mendapatkan kucuran dana miliaran bahkan ratusan miliaran dari pemerintah pusat atau instansi / organisasi lainnya.
Dikatakan sekian lama sudah merdeka namun sampai saat ini belum juga masyarakatnya "merdeka" ikut merasakan tersentuh APBD baik dari Pusat.
Mereka berjanji, jika belum ada komitmen Pemerintah Kabupaten Dairi untuk move on atau tekad membenahi diri dengan memperhatikan beberapa hal masukan dari PMS Dairi, maka kader PMS Dairi akan turun ke jalan melakukan demonstrasi meminta keseriusan Penjabat Bupati Dairi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Mohon Tinggalkan Pesan