30 Maret, 2024

Calon Bupati Dairi Ini Harus Di Pilih Masyarakat & Strategi Menang Pilkada 2024

PMS - Pilkada Kabupaten Dairi direncanakan pada hari Sabtu 16 Nopember 2024 akan diikuti oleh 227.220 pemilih. Event lima tahunan ini bagi sebahagian orang masih di anggap sebagai lowongan kerja baru atau ajang balas dendam atau saatnya panen raya atau ada juga yang berharap banyak untuk kesejahteraan dan pembangunan kampungnya. 
Tidak banyak orang yang mau di repotkan memikirkan indikator-indikator sebagai dasar menentukan pilihan terhadap Bupati yang baru...

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Merga Silima (PMS) Kabupaten Dairi Robert H. Ginting, A.P, M.Si alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor yang merupakan angkatan 05 lulus tahun 1997 ini banyak membaca karakteristik para bakal calon Bupati Dairi yang muncul ke permukaan. 

Lulusan S-2 Universitas Indonesia tahun 2001 Program Studi Sosiologi Jurusan Pembangunan Sosial Konsentrasi Kesejahteraan Sosial ini memberikan beberapa pandangan kepada para kader PMS Kabupaten Dairi. Menurutnya, Bupati Dairi mendatang seharusnya adalah sosok yang ikhlas serta tidak fokus mencari kekayaan di Kabupaten Dairi. 

Ia hanya mengejar prestise (nama baik) dan pengabdian untuk Kabupaten Dairi agar lebih maju dan sejahtera lagi. Sosok balon Bupati yang jika terpilih tidak sibuk menghitung kalkulator jumlah uang keluarnya ketika berjuang merebut kursi Bupati kemudian menyusun rencana-rencana jahat agar uang keluar itu dapat kembali dan plus untungnya. 

Ini di pandang penting, menjadi entry point menentukan sosok sang balon Bupati pilihan untuk menciptakan birokrasi yang sehat serta aparatur yang bekerja sepenuh hati tanpa harus takut di mutasi jika tidak setuju ada upeti. 

Seorang Bupati yang mampu menyuntikkan persaingan kerja berlandaskan prestasi, inovasi dan loyalitas yang tinggi. Para PNS cukup disibukkan menunjukkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di jabatan yang memang menjadi spesialis atau keahliannya. 

Kepemilikan data terkait kompleksitas permasalahan di 15 Kecamatan dan 169 desa / kelurahan di Kabupaten Dairi yang telah di gambarkan secara rinci dari pandangan atau pengelompokkan bidang maupun urgenitasnya, jarang sekali dimiliki bahkan mendekati nihil. 

Sosok bupati yang memulai pencalonannannya sebagai bakal calon Bupati dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan masyarakat maupun wilayah di Kabupaten Dairi. Kebanyakan hanya melakukan pemetaan potensi lumbung suara saja tanpa memiliki tim yang bertugas melakukan pemetaan permasalahan serta mengumpulkannya dalam gudang masalah. 

Padahal, isu-isu permasalahan krusial di masyarakat yang up to date adalah modal besar meraih simpati masyarakat di masing-masing wilayah untuk di angkat sebagai bahan kampanye. Masyarakat cenderung terbangun rasa simpati menuju dukungan ril pencoblosan karena merasa calon Bupati yang hadir sudah tau apa masalah mereka. 

Sempitnya waktu kampanye para calon Bupati yang tinggal sekitar 7 bulan lagi membuat pemikiran mereka pasrah dengan hanya mengandalkan amplop serangan fazar meraih kemenangan. Padahal, bila mau berpikir sedikit lebih cerdas, ada banyak elemen-elemen dalam masyarakat yang sudah terbentuk lama dan dapat dijadikan senjata pemenangan diri dalam Pilkada Bupati Dairi. 

Beberapa contoh diantaranya adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi-organisasi kepemudaan, kelompok-kelompok hobi maupun kumpulan hepi-hepi ini adalah jaringan terorganisir baik secara struktural maupun ada begitu saja. 

Mereka dapat bergabung dan di kemas dalam struktur pemenangan Pilkada yang lebih terarah memenangkan perhelatan Pilkada. Ketua DPD PMS Dairi berasumsi, sebahagian besar masyarakat Kabupaten Dairi masih mengedepankan suara hati masing-masing ketika menentukan pilihan walaupun ada amplop penggodanya. 

Suara hati masyarakat ini dibangun oleh berbagai hal prinsip seperti hutang budi, kharisma dan ketokohan. Bakal calon Bupati harusnya jeli dengan sedemikian rupa memiliki ketiga hal di atas dengan berbuat sendiri atau memakai orang lain yang memiliki hal-hal tersebut dalam tim suksesnya. 

Banyak hal yang harus kilat disiapkan para bakal calon bupati yang cerdas untuk memenangkan suara rakyat memilih dirinya tanpa berpangku tangan menerima laporan prediksi kemenangan dari mulut para tim sukses. 

Seorang bakal calon bupati setidaknya memiliki 8 Tim Sukses yang di kaji ampuh untuk mengaminkan dirinya melenggang menjadi kepala daerah termasuk menjadi bupati di Kabupaten Dairi. 

Tim Pertama disebut Tim Black Campaign. Namanya saja tim kampanye hitam (black campaign) merupakan model kampanye dengan cara membuat suatu isu atau gosip yang ditujukan kepada pihak lawan, tanpa didukung fakta atau bukti yang jelas (fitnah). 

Tim kedua di sebut Tim Negative Campaign. Tim ini berarti Tim Kampanye Negatif yang tugasnya menyampaikan sisi yang buruk atau negatif dari seorang calon lawan walau faktanya demikian. 

Tim yang Ketiga di sebut Tim Pencitraan. Pencitraan adalah suatu usaha menonjolkan citra diri yang baik kepada publik. Kesan pencitraan ini sendiri biasanya terkesan buruk karena banyak yang kemudian mempraktekkannya dengan kebohongan dan berlebihan. 

Tim Keempat di sebut Tim Janji. Tim ini bertugas membuat janji-janji solusi penyelesaian semua masalah-masalah yang di temukan di lapangan serta semua masalah yang di sampaikan masyarakat lengkap dengan solusi kilat yang di dengungkan. 

Tim Kelima di sebut Tim Hore-Hore. Namanya hore-hore, identik dengan ketawa-ketawa yang bertugas memplesetkan program-program kerja kampanye lawan menjadi sebuah parodi ejekan atau lawakan yang tujuannya menjatuhkan semangat lawan atau pendukung lawannya. 

Tim Keenam di sebut Tim CCTV atau tim mata-mata. Tim ini tidak hanya bertugas memata-matai sepakterjang lawan namun juga bertugas menyusupkan mata-mata atau penghianat lawan ke tim lawan. 

Tugasnya selain menyampaikan laporan terkait strategi lawan dia juga bertugas mendokumentasikan berbagai upaya kecurangan lawan sebagai barang bukti ketika lawan memenangkan pilkada kelak. 

Tim Ketujuh yang di sebut Tim Adu Domba. Tim ini bertugas mengadu domba tim sukses lawan agar saling tidak percaya, saling menjelekkan dan membuat skenario agar tim sukses lawan tidak fokus untuk pemenangan calon bupati yang dia usung atau yang akan dia menangkan. 

Tim Kedelapan di Sebut Tim Netralitas. Tugas tim ini memantau seluruh penyelenggara negara mulai dari kepala desa, camat dan pejabat-pejabat di pemerintahan yang di duga tidak netral dan memilihak calon lawan dalam pilkada lengkap dengan bukti serta dokumentasi. 

Dokumentasi ketidaknetralan ini akan menjadi ancaman bagi PNS maupun pejabat pemerintahan lainnya karena melawan undang-undang dan bisa di ancam dengan pemecatan.  

Banyak Tim yang dibentuk ini tentu di nahkodai orang-orang pintar yang memiliki kemampuan berpikir minimal 3 langkah kedepan seperti orang bermain catur yang mampu memprediksikan langkah-langkah lawan dan langkah langkah diri sendiri terkait berbagai situasi yang berkembang. 

Banyak calon bupati yang mengeluarkan energi yang bukan untuk pemenangan perang pilkada karena salah merumuskan masalah memenangkan suatu daerah daripada mencari solusi menyelesaikan masalah pemenangan di suatu wilayah sasaran kerja tim. 

Ratusan bahkan ribuan tim sukses yang di deklarasikan ataupun di lantik tidak tau apa yang dikerjakannya jika tidak spesifik bergabung dalam 8 tim di atas dan tidak mencatat apa saja yang telah dilakukan masing-masing tim sukses. 

Sebahagian besar Tim Sukses sibuk mengarang-ngarang kerja berat agar lancar uang masuk yang diterima dari rumah pemenangan atau dari bakal calon bupati / wakil bupatinya. 

Pilkada, Pilpres, Pileg sudah sering dilakukan dan tim-tim suksesnya pun sudah memiliki model atau pola yang sama di setiap pagelaran pentas politik itu termasuk peluang-peluang cari uang masuk. 

Sehingga di sikapi bagi seorang bakal calon kepala daerah memulai perintah pemenangan pilkada dengan mengidentifikasi berbagai modus-modus peluang peliputan kerja dari yang dikatakan tim-tim sukses. 

Menjadi Bupati adalah tugas mulia jika dimaknai seorang calon bupati hanya untuk melayani masyarakat, mensejahterakan masyarakat serta melindungi masyarakat secara tulus dan adil. 

Jikalau ada bakal caon kepala daerah yang sepertinya menjadi Bupati sebagai lapangan pekerjaan baru, maka dapat dipastikan perubahan yang di nantikan menjadi keterpurukan daerah minus pencapaian kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, termasuk Kabupaten Dairi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Mohon Tinggalkan Pesan