Bom Waktu Karya Praktek Tambang Di Dairi

PMS DAIRI - Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk lebih merinci pelaksanaan dari Undang-Undang ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan PP ini komoditas pertambangan dikelompokkan ...

dalam 5 golongan, yaitu: Mineral radioaktif, antara lain: radium, thorium, uranium, Mineral logam, antara lain: emas, tembaga, Mineral bukan logam, antara lain: intan, bentonit, Batuan, antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug, Batubara, antara lain: batuan aspal, batubara, gambut. 

Saat Ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Ketua DPD Pemuda Merga Silima (PMS) Kabupaten Dairi Robert Hendra Ginting, AP, M.Si mengatakan telah melakukan konsultasi dengan Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan beberapa praktek tambang termasuk galian C yang memiliki "keanehan" baik dalam proses penerbitan ijin, eksplorasi, eksploitasi maupun pasca produksi termasuk dugaan pengerusakan lingkungan yang dilakukan beberapa perusahaan. 

Menurutnya saat ini Tim DPD PMS Kabupaten Dairi sedang mempertajam kajian dan pengumpulan data lapangan untuk menjadi lampiran surat pengaduan kepada Bareskrim Mabes Polri. "Semua kita lakukan karena kecintaan kita terhadap masyarakat di sekitar wilayah tambang dan alam sekitarnya termasuk beberapa wilayah yang di huni masyarakat Karo" pungkas Ketua PMS Dairi.